ORGANISASI NONPROFIT

BAB1

Pendahuluan

Puji dan syyukur kami panjatkan kepada ALLAH SWT karena atas karunianya lah saya dapat membuat tugas teori organisasi umum ini , dan saya juga berterimakasih kepada bapak Edy Nursanta sebagai dosen teori organisasi umum 1 yang telah pemperkenankan kami untuk mengikuti matakuliah teori organisasi umum 1 .

Latar belakang

Organisasi bisa berdiri diawali adanya beberapa tujuan tertentu yang hanya

dapat dicapai melalui tindakan yang harus dilakukan dengan persetujuan bersama.

 James I. Gibson mengatakan bahwa :

perilakunya terarah pada tujuan (directed behavior). Artinya organisasi itu mengejar

tujuan dan sasaran yang dapat dicapai secara lebih efisien dan lebih efektif dengan

tindakan yang dilakukan secara bersama-sama.

Hal ini berarti bahwa organisasi merupakan alat yang sangat diperlukan

dalam masyarakat. Organisasi yang baik dalam pertahanan dan keamanan misalnya,

memberi keuntungan yang sangat mengesankan bagi anggota maupun masyarakat.

Roda organisasi bisa berjalan dengan lancar apabila organisasi itu tetap

dalam kaidah karakteristiknya.

BAB2

Landasan teori

Organisasi adalah : “ suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama.”

Stoner mengatakan bahwa “organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama .”

James D. Mooney mengemukakan bahwa “organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama .”

Chester I. Bernard berpendapat bahwa “organisasi adalah merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.”

Stephen P. Robbins menyatakan bahwa “Organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.”

Karakteristik  organisasi menurut James I. Gibson :

1. Struktur (structure)

Setiap organisasi berkembang melalui beberapa tipe struktur setelah

melewati jangka waktu tertentu. Para anggota organisasi dibeda-bedakan atas

dasar faktor-faktor seperti keahlian, status, dan semacamnya.

2

2. Hirarki status (status hierarchy)

Status yang dimiliki posisi tertentu merupakan konsekuensi dari

karakteristik tertentu yang membedakan antara posisi yang satu dengan yang lain.

3. Peran (roles)

Setiap posisi dalam organisasi mempunyai peran yang saling

berhubungan, yang terdiri dari sikap dan tingkah laku yang menduduki posisi

tersebut.

4. Norma (norms)

Norma merupakan seperangkat aturan standart yang diterima oleh para

anggota organisasi. Setiap anggota diharapkan tunduk kepada terhadap norma

agar roda organisasi bisa berjalan tertib dan terarah.

5. Persesuaian norma (norma conformity)

Persesuaian norma ini ditentukan empat macam, antara lain :

a. Kepribadian para anggota organisasi

b. Stimulus yang menimbulkan tanggapan

c. Situasi yang baik

d. Hubungan antar kelompok

BAB3

Organisasi non profit
organisasi non profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter). Organisasi nirlaba meliputi gereja, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, institut riset, museum, dan beberapa para petugas pemerintah.

Ciri ciri organisasi non profit

a. Sumber daya entitas

b. Menghasilkan barang /jasa tanpa bertujuan menumpuk laba

c. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis

(Mohamad Mahsun, 2006 : 201)

Adapun penjelasan dari ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sumber daya entitas

Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.

b. Menghasilkan barang/jasa tanpa bertujuan menumpuk laba

Menghasilkan barang/jasa tanpa bertujuan menumpuk laba, kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para atau pemilik entitas tersebut.

c. Tidak ada kepemilikan

Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan atau ditebus kembali atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada suatu likuidasi atau pembubaran entitas 
Perbedaan organisasi profit & non profit

Banyak hal yang membedakan antara organisasi non profit dengan organisasi lainnya . Dalam hal kepemilikan, tidak jelas siapa sesungguhnya ’pemilik’ organisasi nirlaba, apakah anggota, klien, atau donatur. Pada organisasi laba, pemilik jelas memperoleh untung dari hasil usaha organisasinya. Dalam hal donatur, organisasi nirlaba membutuhkannya sebagai sumber pendanaan. Berbeda dengan organisasi laba yang telah memiliki sumber pendanaan yang jelas, yakni dari keuntungan usahanya. Dalam hal penyebaran tanggung jawab, pada organisasi laba telah jelas siapa yang menjadi Dewan Komisaris, yang kemudian memilih seorang Direktur Pelaksana. Sedangkan pada organisasi nirlaba, hal ini tidak mudah dilakukan. Anggota Dewan Komisaris bukanlah ’pemilik’ organisasi


Contoh organisasi non profit di Indonesia
WALHI
Walhi adalah organisasi lingkungan hidup yang independen, non-profit dan terbesar di Indonesia. Kami kini hadir di 28 propinsi dengan total 479 organisasi anggota dan 156 anggota individu (terhitung Desember 2011) yang secara aktif berkampanye di tingkat lokal, nasional dan internasional. Di tingkat internasional, WALHI berkampanye melalui jaringan Friends of the Earth Internasional yang beranggotakan 71 organisasi akar rumput di 70 negara, 15 organisasi afiliasi, dan lebih dari 2 juta anggota individu dan pendukung di seluruh dunia.

Walhi  menentang model pembangunan saat ini yang berhaluan globalisasi ekonomi dan korporasi. Walhi mempromosikan solusi yang akan membantu menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial masyarakat. Walhi mendapatkan kekuatan yang sangat besar dan pengetahuan dari kerja-kerja kami bersama masyarakat yang selama ini dipinggirkan dan menjadi korban. Walhi bersama- sama untuk melakukan kampanye baik lokal, nasional maupun internasional.
Kegiatan utama WALHI
Permasalahan lingkungan saling terkait dan telah berdampak besar terhadap kehidupan masnusia dalam bentuk pemiskinan, ketidakadilan dan menurunnya kualitas hidup manusia.
Sebagai solusi, penyelamatan lingkungan hidup harus menjadi sebuah gerakan publik. Sebagai organisasi publik, WALHI terus berupaya :
Menjadi organisasi yang populis, inklusif dan bersahabat.
Menjadi organisasi yang bertanggung gugat dan transparan.
Mengelola pengetahuan yang dikumpulkannya untuk mendukung upaya penyelamatan lingkungan hidup yang dilakukan anggota dan jaringannya maupun publik.
Menjadi sumberdaya ide,  kreatifitas dan kaderisasi kepemimpinan dalam penyelamatan lingkungan hidup.
Menggalang dukungan nyata dari berbagai elemen masyarakat.
Menajamkan fokus dan prioritas dalam mengelola Kampanye dan advokasi untuk berbagai isu: 
Air, pangan dan keberlanjutan
Hutan dan Perkebunan
Energi dan Tambang
Keadilan Iklim
Pesisir dan Laut
Isu-isu Perkotaan

Kelembagaan WALHI

Sebagai forum, WALHI menganut sistem pemerintahan yang demokratis dengan prinsip tanggung gugat dan transparan. Di tingkat nasional, Eksekutif Nasional menjalankan program-program nasional organisasi, sementara kelembagaan yang merupakan representasi seluruh anggota untuk menjalankan fungsi legislatif disebut Dewan Nasional.

Eksekutif Nasional dan daerah dipilih melalui pemilihan langsung. Struktur organisasi dibangun berdasarkan prinsip Trias Politika untuk menjamin pelaksanaan pembagian kekuasaan dan kontrol dan untuk menghindari penyelewengan kekuasaan.

Eksekutif nasional dan Eksekutif Daerah, Dewan Nasional dan Dewan Daerah dan Majelis Etik Nasional adalah bagian dari trias politika WALHI  yang menjalankan hak dan kewajiban dan tercantum dalam statuta. Untuk memastikan jalannya organisasi, posisi direktur eksekutif dibatasi maksimal hingga dua kali masa jabatan selama  tiga tahun.

WALHI ada di 26 propinsi di Indonesia. Semua menjalankan forumnya dengan independen, termasuk pendanaan dan pengelolaannya. Di tingkat nasional, Eksekutif Nasional berperan sebagai koordinator dan dan fasilitator dalam aktifitas nasional dan internasional.

Pengambilan Keputusan WALHI

Forum pengambilan keputusan tertinggi WALHI adalah dalam pertemuan anggota setiap tiga tahun yang disebut Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH).  Forum ini menerima dan mensahkan pertanggungjawaban Eksekutif Nasional, Dewan Nasional serta Majelis Etik Nasional; merumuskan strategi dan kebijakan dasar WALHI; menetapkan dan mensahkan Statuta; serta menetapkan Eksekutif Nasional, Dewan Nasional, dan Majelis Etik Nasional.

Setiap tahun diselenggarakan pula Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup (KNLH) sebagai forum konsultasi antarkomponen WALHI dan evaluasi program WALHI. Format pengambilan keputusan yang sama juga terjadi di forum-forum WALHI daerah.

                                                                  

Sumber Pendanaan WALHI

Sumber pendanaan WALHI berasal dari iuran anggota, sumbangan masyarakat individu, serta lembaga dana lainnya baik lokal, nasional maupun internasional, sepanjang tidak mengikat dan tidak berasal dari kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan visi-misi serta nilai-nilai WALHI. WALHI juga melakukan usaha-usaha lain yang legal dan tidak bertentangan dengan visi-misi serta nilai-nilai WALHI.

Dana tersebut dikelola berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan yang benar dan dipertanggungjawabkan secara berkala kepada komponen WALHI dan kepada publik.